https://www.pedrostacosbar.com/menu – Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan resmi ke Brasil untuk memperkuat kerja sama pertahanan antarnegara. Dalam lawatannya, Prabowo menjadwalkan sejumlah pertemuan strategis dengan pejabat tinggi militer Brasil guna membahas pelatihan bersama, pertukaran teknologi, dan penguatan industri pertahanan.
Di tengah kunjungan ini, publik menyoroti kasus hukum yang melibatkan Juliana Marins, warga negara Brasil yang menghadapi proses hukum di Indonesia. Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, ikut mengomentari situasi tersebut dan menilai kasus ini bisa menimbulkan dampak diplomatik yang serius jika pemerintah tidak menanganinya dengan cermat.
Yusril menegaskan bahwa pemerintah harus menjaga jalur hukum tetap berjalan adil, sambil membangun komunikasi diplomatik yang aktif. “Pemerintah Indonesia perlu memastikan proses hukum berlangsung transparan, tetapi juga harus menjalin dialog terbuka dengan Brasil agar hubungan bilateral tetap stabil,” ujar Yusril di Jakarta.
Prabowo menyampaikan bahwa kunjungannya tidak berkaitan langsung dengan kasus Juliana. Ia menegaskan bahwa urusan hukum tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Meski begitu, publik dan media asing tetap mengaitkan momentum kunjungan ini dengan ketegangan diplomatik yang muncul.
Yusril menyarankan agar pemerintah tidak mengabaikan respons Brasil. Ia mendorong Indonesia untuk membangun jalur komunikasi ganda—hukum dan diplomasi—agar kasus individual tidak mengganggu kepentingan strategis nasional.
Dengan langkah aktif yang Prabowo ambil melalui diplomasi pertahanan, serta pendekatan hukum yang profesional, pemerintah Indonesia berpeluang menjaga hubungan bilateral tetap erat di tengah tekanan isu sensitif ini.