Mahkamah Agung (Supreme Court) Amerika Serikat merupakan institusi tertinggi dalam sistem slot deposit qris peradilan federal dan pilar utama dalam kekuasaan yudikatif negara tersebut. Bersama dengan kekuasaan eksekutif (dipimpin oleh Presiden) dan legislatif (Kongres), Mahkamah Agung menjadi bagian dari prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers) yang mendasari konstitusi Amerika Serikat. Peran Mahkamah Agung sangat penting dalam menjaga supremasi hukum, menafsirkan konstitusi, serta menjadi penyeimbang atas tindakan cabang kekuasaan lainnya.
Sejarah dan Pembentukan
Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan Pasal III Konstitusi Amerika Serikat yang disahkan pada tahun 1789. Undang-Undang Kehakiman tahun 1789 (Judiciary Act of 1789) menjadi landasan hukum awal pembentukan struktur peradilan federal, termasuk Mahkamah Agung. Pada awalnya, Mahkamah hanya memiliki enam hakim, namun jumlah ini telah berubah beberapa kali hingga akhirnya ditetapkan menjadi sembilan hakim (satu Ketua Hakim dan delapan Hakim Agung) sejak akhir abad ke-19.
Struktur dan Prosedur
Para hakim Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden Amerika Serikat dan harus disetujui oleh Senat. Masa jabatan mereka berlaku seumur hidup, kecuali mereka memilih untuk pensiun, mengundurkan diri, atau diberhentikan melalui proses impeachment. Masa jabatan yang tidak terbatas ini dimaksudkan untuk menjaga independensi yudikatif dari tekanan politik.
Mahkamah Agung tidak menangani semua kasus hukum yang ada di negara tersebut. Ia hanya menangani kasus-kasus tertentu, biasanya yang menyangkut isu konstitusional penting atau konflik hukum antar negara bagian. Mahkamah menerima ribuan permintaan untuk mengadili (petition for certiorari) setiap tahun, namun hanya sekitar 1% yang benar-benar disidangkan.
Fungsi Utama: Judicial Review
Salah satu peran paling signifikan Mahkamah Agung adalah kekuasaan untuk melakukan judicial review, yaitu meninjau konstitusionalitas dari undang-undang dan tindakan pemerintah. Meskipun Konstitusi tidak secara eksplisit menyebutkan judicial review, kekuasaan ini ditegaskan dalam putusan historis Marbury v. Madison (1803) yang diputuskan oleh Ketua Hakim John Marshall.
Sejak saat itu, Mahkamah Agung telah memainkan peran kunci dalam membentuk arah kebijakan dan prinsip-prinsip hukum di Amerika Serikat. Judicial review memungkinkan Mahkamah untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Konstitusi, sehingga menjadikannya pengawal utama dari dokumen dasar negara tersebut.
Mahkamah Agung sebagai Penentu Sosial dan Politik
Selain sebagai penafsir hukum, Mahkamah Agung juga berperan besar dalam dinamika sosial dan politik Amerika. Beberapa keputusan pentingnya telah membawa perubahan besar dalam sejarah bangsa. Sebagai contoh:
- Brown v. Board of Education (1954): Mengakhiri segregasi rasial di sekolah-sekolah negeri, menjadi tonggak penting dalam perjuangan hak-hak sipil.
- Roe v. Wade (1973): Mengakui hak konstitusional atas aborsi, meskipun kemudian dibatalkan dalam Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022).
- Obergefell v. Hodges (2015): Melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh negara bagian.
Keputusan-keputusan seperti ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menjadi lembaga hukum, tetapi juga lembaga yang memengaruhi norma dan nilai dalam masyarakat Amerika.
Independensi dan Kontroversi
Meskipun dirancang untuk bersifat independen, Mahkamah Agung tidak lepas dari kritik, terutama terkait dengan proses pengangkatan hakim yang dianggap politis. Presiden yang sedang menjabat dapat membentuk arah ideologis Mahkamah melalui penunjukan hakim baru. Hal ini terlihat dalam beberapa dekade terakhir, di mana Mahkamah semakin dipandang melalui lensa liberal atau konservatif.
Isu-isu kontemporer seperti hak aborsi, senjata api, dan kebijakan imigrasi sering kali memperlihatkan betapa politisnya persepsi terhadap Mahkamah. Kritik lainnya juga mencakup transparansi proses, pengaruh donor politik terhadap calon hakim, dan kurangnya mekanisme pertanggungjawaban publik terhadap keputusan penting.
Kesimpulan
Mahkamah Agung Amerika Serikat merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi konstitusional negara tersebut. Dengan kekuasaan untuk menafsirkan dan menegakkan Konstitusi, Mahkamah berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan yang efektif terhadap cabang eksekutif dan legislatif. Meskipun kadang dianggap kontroversial, peran Mahkamah tetap vital dalam menjaga keseimbangan kekuasaan, menjamin hak-hak individu, dan memandu arah hukum serta nilai-nilai masyarakat Amerika di tengah perubahan zaman.