room5la.com Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, telah mengangkat permasalahan serius mengenai kebocoran data NPWP yang melibatkan 6 juta nomor pokok wajib pajak. Dia menekankan bahwa insiden ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga keamanan nasional. Sukamta menilai bahwa kejadian ini menunjukkan betapa rentannya keamanan siber di Indonesia.
Pemerintah, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah memerintahkan evaluasi terhadap masalah kebocoran data NPWP. Namun, Sukamta menekankan bahwa pemerintah juga harus melakukan investigasi internal yang mendalam untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem data yang dimiliki.
Selain itu, Sukamta meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan yang detail kepada masyarakat mengenai kebocoran data ini. Dia berpendapat bahwa transparansi ini penting untuk membangun rasa aman di kalangan masyarakat terkait keamanan data pribadi mereka.
Sukamta juga menekankan bahwa insiden peretasan ini bukanlah kasus yang pertama kali terjadi, dan seharusnya menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera meningkatkan keamanan siber demi melindungi data setiap warga negara.
Dia menegaskan bahwa masalah kebocoran data tidak boleh hanya diperlakukan sebagai insiden sementara, tetapi harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan jangka panjang yang sistematis.
Sebelumnya, di media sosial beredar informasi bahwa 6 juta data NPWP diduga bocor, termasuk data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dua anaknya, serta beberapa menteri. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memerintahkan penyelidikan dan menjanjikan penjelasan lebih lanjut.
Teguh Aprianto, Pendiri Ethical Hacker Indonesia, telah menunjukkan bukti-bukti yang diduga menunjukkan data NPWP yang bocor, termasuk NIK, alamat, nomor handphone, e-mail, dan lain-lain. Dia mengatakan bahwa data tersebut diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta.