room5la.com – Pada 20 Februari 2025, aksi demonstrasi besar-besaran yang bertajuk “Indonesia Gelap” digelar di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa daerah lainnya. Aksi ini dipimpin oleh mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi mahasiswa yang menuntut agar pemerintah Indonesia segera memenuhi sembilan tuntutan yang dianggap vital bagi kesejahteraan rakyat, terutama di bidang pendidikan, sosial, dan pemerintahan.
Latar Belakang Aksi
Aksi “Indonesia Gelap” merupakan respons terhadap serangkaian kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, terutama dalam konteks pendidikan dan sosial. Salah satu faktor utama yang memicu aksi ini adalah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang dianggap telah merugikan sektor pendidikan dengan pengurangan anggaran yang signifikan.
Para demonstran, yang mayoritas terdiri dari mahasiswa, memprotes kebijakan pemerintah yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak dan merugikan masyarakat luas, terutama dalam hal pendidikan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.
Sembilan Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sembilan tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia:
-
Kaji Ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Mahasiswa menuntut pemerintah untuk meninjau kembali Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang dianggap berdampak buruk terhadap sektor pendidikan di Indonesia. Mereka menganggap kebijakan tersebut mengurangi kualitas pendidikan, dengan mengurangi dana yang dialokasikan untuk program-program pendidikan dan penelitian.
-
Transparansi Status Pembangunan dan Pajak Rakyat Mahasiswa meminta agar pemerintah memberikan informasi yang lebih transparan terkait status pembangunan proyek-proyek besar dan penggunaan pajak rakyat. Mereka menilai banyak proyek yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, dan oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting.
-
Penolakan Terhadap Revisi UU Minerba Revisi Undang-Undang Minerba yang saat ini sedang dibahas juga menjadi perhatian utama. Mahasiswa menilai bahwa revisi tersebut berpotensi merugikan kepentingan rakyat dan lingkungan, terutama terkait dengan pemberian izin eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan keberlanjutan.
-
Penolakan terhadap Intervensi Prabowo Subianto Mahasiswa menilai bahwa intervensi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam urusan pemerintahan yang lebih luas merusak prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, mereka menuntut agar pemerintahan yang lebih transparan dan bebas dari kepentingan pribadi segera diberlakukan.
-
Peningkatan Kesejahteraan Guru, ASN, dan Dosen Dalam tuntutan ini, mahasiswa mendesak pemerintah untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan dosen, termasuk pemberian tunjangan yang layak untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
-
Peningkatan Kualitas Program Makan Bergizi (MBG) Mahasiswa juga menuntut agar pemerintah meningkatkan efektivitas Program Makan Bergizi (MBG) yang bertujuan mengatasi masalah gizi buruk di kalangan anak-anak dan masyarakat miskin. Mereka menginginkan akses yang lebih luas terhadap makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
-
Penolakan Terhadap Mafia Tanah dan Penyalahgunaan Kekuasaan Isu mafia tanah dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan masyarakat juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Mahasiswa menuntut agar pemerintah segera membersihkan praktik-praktik korupsi yang berkaitan dengan tanah dan kekuasaan.
-
Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Gratis Salah satu tuntutan utama adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan gratis bagi semua lapisan masyarakat. Mahasiswa menginginkan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara tanpa terkendala biaya.
-
Penolakan Terhadap Kebijakan yang Merugikan Rakyat Mahasiswa juga menyerukan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat dan lebih menguntungkan segelintir kalangan. Mereka menuntut agar kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Respons dan Harapan Mahasiswa
Aksi “Indonesia Gelap” ini bukan hanya sekadar bentuk protes, tetapi juga menjadi bentuk kesadaran dan komitmen mahasiswa untuk mendorong perubahan yang lebih baik bagi bangsa. Mahasiswa berharap agar pemerintah mendengarkan tuntutan mereka dan segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat luas. Mereka menegaskan bahwa aksi ini akan terus berlangsung sampai tuntutan mereka dipenuhi.
Mahasiswa percaya bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik, asalkan pemerintah mau mendengarkan suara rakyat dan berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan yang pro-rakyat dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Artikel ini memberikan gambaran lengkap mengenai aksi demo mahasiswa “Indonesia Gelap”, yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, dengan menuntut perubahan yang lebih berpihak pada rakyat dan kualitas hidup yang lebih baik.