room5la.com – Oman, sebuah negara di Teluk Persia, telah lama dikenal dengan kebijakan luar negeri yang independen dan diplomasi yang hati-hati. Dalam beberapa tahun terakhir, isu normalisasi hubungan dengan Israel menjadi sorotan, terutama setelah beberapa negara Arab lainnya seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko menjalin hubungan diplomatik dengan negara tersebut melalui kesepakatan yang dikenal dengan “Abraham Accords.” Namun, Oman tetap pada pendiriannya untuk tidak menormalisasi hubungan dengan Israel tanpa adanya solusi yang adil bagi Palestina.
Oman dan Israel: Sejarah Singkat
Oman pertama kali membuka hubungan tidak resmi dengan Israel pada tahun 1994, setelah perjanjian perdamaian antara Israel dan Yordania. Pada tahun 1996, Sultan Qaboos bin Said, penguasa Oman pada waktu itu, mengundang Perdana Menteri Israel Shimon Peres untuk mengunjungi Muskat, ibu kota Oman. Ini adalah langkah diplomatik yang signifikan, karena Oman menjadi salah satu negara Arab pertama yang menunjukkan tanda-tanda keterbukaan terhadap Israel. Namun, meskipun ada keterlibatan diplomatik semacam itu, hubungan resmi tidak pernah terjalin.
Pada 2018, kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Oman untuk bertemu Sultan Qaboos lagi menarik perhatian dunia. Ini dianggap sebagai langkah penting karena menunjukkan sedikitnya saluran komunikasi terbuka antara Israel dan Oman. Namun, meskipun ada tanda-tanda perbaikan hubungan, Oman selalu menegaskan bahwa hubungan diplomatik resmi dengan Israel hanya dapat terjadi setelah penyelesaian isu Palestina.
Penolakan terhadap Normalisasi Hubungan
Oman secara jelas menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel selama beberapa dekade. Sejak awal tahun 2000-an, negara ini telah mengemukakan bahwa tidak akan ada normalisasi hubungan dengan Israel tanpa terbentuknya negara Palestina yang merdeka, yang diakui oleh Israel. Ini merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Oman yang mengutamakan penyelesaian yang adil dan permanen terhadap konflik Palestina-Israel.
Pada Februari 2019, Menteri Luar Negeri Oman, Yusuf bin Alawi, menegaskan bahwa negara tersebut tidak akan mengikuti langkah-langkah normalisasi hubungan yang diambil oleh beberapa negara Arab. Menurutnya, Oman tetap mendukung hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang merdeka dan berdaulat di wilayah yang diakui secara internasional. Pernyataan ini memperkuat posisi Oman yang mendukung Palestina dalam setiap forum internasional, termasuk di PBB.
Langkah Diplomatik Terbaru
Meskipun Oman tetap menolak normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, negara ini telah melakukan beberapa langkah diplomatik yang dapat mempengaruhi hubungan dengan negara tersebut. Pada Februari 2023, Oman membuka wilayah udaranya untuk penerbangan Israel. Langkah ini didorong oleh kebutuhan teknis, yakni untuk memfasilitasi penerbangan antara Israel dan beberapa negara di kawasan Asia dan Afrika. Namun, ini tidak menunjukkan adanya perubahan dalam sikap politik Oman terhadap normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Sikap Oman terhadap Palestina
Posisi Oman terhadap Palestina sangat jelas dan tidak bergeming. Negara ini secara aktif mendukung perjuangan Palestina untuk kemerdekaan dan hak-hak mereka. Pada tahun 2020, parlemen Oman mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi hubungan dengan Israel, yang semakin menegaskan komitmen negara ini untuk tidak menjalin hubungan dengan negara Zionis tanpa adanya solusi untuk masalah Palestina. Oman juga terus memberikan bantuan kepada Palestina dan mendukung inisiatif internasional yang bertujuan mencapai perdamaian yang adil dan permanen.
Pandangan terhadap Normalisasi yang Lebih Luas
Kebijakan Oman terkait normalisasi hubungan dengan Israel mencerminkan pandangan yang lebih luas mengenai stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Oman menegaskan bahwa normalisasi yang dilakukan oleh negara-negara Arab lainnya dengan Israel, tanpa penyelesaian yang sah mengenai hak-hak Palestina, tidak akan membawa perdamaian yang langgeng. Bagi Oman, solusi bagi Palestina adalah inti dari perdamaian yang dapat bertahan lama di kawasan ini.
Di sisi lain, negara-negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel, seperti UEA dan Bahrain, berpendapat bahwa hubungan diplomatik dapat membuka peluang ekonomi dan perdamaian yang lebih luas di kawasan tersebut. Meskipun demikian, Oman tetap berpegang pada prinsipnya bahwa langkah-langkah seperti itu harus didahului oleh penyelesaian isu Palestina.
Kesimpulan
Oman telah menunjukkan konsistensi dalam kebijakan luar negerinya yang berfokus pada penyelesaian yang adil untuk masalah Palestina. Meskipun ada upaya dari negara-negara lain di Timur Tengah untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, Oman tetap pada prinsipnya bahwa normalisasi hubungan tidak dapat dicapai tanpa adanya kemerdekaan bagi Palestina. Negara ini berkomitmen untuk mendukung perjuangan Palestina dan terus memainkan peran penting dalam diplomasi regional yang mengutamakan kedamaian dan keadilan.